DPRD Raker dengan Badan PMD dan Camat Oba Utara terkait Tapal Batas Desa Oba dan Somahode


Menindaklanjuti pertemuan antara Tim Tapal Batas Desa Oba Kecamatan Oba Utara dengan DPRD Kota Tidore Kepulauan yang berlangsung kemarin, hari ini Selasa (01/11/2016) langsung memanggil Kepala Badan PMD, Kesbangpolinmas dan Camat Oba Utara untuk mendengar langsung apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Rapat DPRD Kota Tidore Kepulauan di mulai pada pukul 11.00 wit sampai pukul 13.00 wit yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Mochtar Djumati juga hadir Wakil Ketua Ahmad Laiman, Ketua Komisi I Haris Ahmad, Ade Kama dan anggota Komisi I lainnya masing-masing Hamid Adam, Karim Togubu, Hambali Muhammad, Saleh Hi Ishak, Yusuf Bahta dan Naser Rabo.

Menurut Wakil Ketua DPRD Mochtar Djumati mengatakan bahwa, harus menyelesaikan tapal batas bagi desa/kelurahan di Kota Tidore kepulauan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama jadi bukan hanya tapal batas antara Desa Oba dan Desa Somahaode saja yang harus diselesaikan akan tetapi semua tapal batas baik desa dan kelurahan di seluruh Kota Tidore Kepulauan dan sebagai referensi dipakai tapal batas administrative dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dan penyelesaian masalah ini harus mencari titik persoalan yang telah terjadi, lanjut Mochtar Djumati.

Sementara Ketua Komisi I DPRD yang membidangi hukum, politik dan pemerintahan, Haris Ahmad, bahwa sudah beberapa kali Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan telah melakukan kunjungan kerja ke kecamatan Oba Utara dan menemukan beberapa masalah tapal batas antara desa di kecamatan Oba Utara, juga tim tapal batas yang dibentuk serta sudah sejauh mana kerja tim tersebut untuk itu dalam waktu dekat Komisi I juga bersama instansi terkait dalam hal ini Badan PMD akan melakukan kunjungan kerja ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan ini.

Sedangkan menurut Kepala Badan PMD, Kesbangpolinmas Hamid Abdullah S.Ip bahwa peselisihan tapal batas antara desa menurut peraturan yang berlaku telah diserahkan kewenangan kepada camat untuk diselesaikan, dan Tim PMD telah melakukan pertemuan dan sosialisasi sebanyak 4 kali di dua desa yang bersengketa tersebut dengan melibatkan pihak Kesultanan Tidore yang diwakili oleh Jojau Kesultanan Tidore, namun para pihak tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga tidak ada titik temu.

Sedangkan menurut Camat Oba Utara Husen Abbas, menceritakan sejarah ke 2 desa itu terbentuk sampai pada kronolgi sengketa yang terjadi di ke 2 desa yang bersengketa.

Untuk itu menurut Wakil Ketua DPRD Mochtar Djumati perlu ditelusuri apakah sudah ada peta desa atau belum dan jikalau belum dapat memakai peta desa yang masih berbentuk dusun sejak kabupaten induk karena sangat berbeda suatu batas wilayah adat dengan tapal batas adminstrasi pemerintahan, untuk itu pada tahun 2017 perlu disediakan anggaran untuk pembuatan/penyusunan data base desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan lanjut Mochtar Djumati.

Pesan Warga

  • PKPM NUKU
  • nakir

Twitter DPRD Tidore

Polling

Informasi apa yang paling anda butuhkan dari website ini..??

Berita DPRD
Agenda DPRD
Profil Dprd
Profil Anggota DPRD
Perda / Perancangan Perda

Statistik Web

034404
Pengunjung hari ini : 6
Total pengunjung : 10056
Hits hari ini : 26
Pengunjung Online : 1

Kontak DPRD Tidore

Telepon:(0921) 3161789
Email: humas[at]dprd-tidorekota.go.id
Website: http://dprd-tidorekota.go.id

Jalan Raya Tongowai No.56 Kel. Tongowai Kota Tidore Kepulauan Kode Pos 97851