BALEGDA

         

 

 

PROPINSI MALUKU UTARA                     

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

 

NOMOR 178.3 /16 / 02 / 2014 

 

T E N T A N G

 

PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI DAERAH DAN KEANGGOTAAN

BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

 

Menimbang

:

a.

bahwa Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPRD;

 

 

 

 

 

 

b.

bahwa keanggotaan Badan Legislasi Daerah diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi dan paling banyak setara dengan jumlah anggota Komisi DPRD;

 

 

 

 

 

 

c.

bahwa pembentukan Badan Legislasi dan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan  dengan Keputusan DPRD.

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

 

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kapulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

 

 

 

 

 

 

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

 

 

 

 

 

 

3.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4438);

 

 

 

 

 

 

4.

Undang – Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);

 

 

 

 

 

 

5.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 

 

 

 

 

 

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

 

 

 

 

 

 

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

 

 

 

 

 

 

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);

 

 

 

 

 

 

9.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

 

 

 

Memperhatikan

 

:

 

Keputusan Rapat Paripurna Ke-7 masa Persidangan I Tahun 2014 tanggal 26 Oktober 2014

 

 

 

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan

 

:

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI DAERAH DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

 

 

 

 

PERTAMA

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membentuk Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Tidore Kepulauan dengan susunan keanggotaannya, sebagai berikut:

 

No

Nama

Unsur

Jabatan

 

1.

Murad Poloisiri

FBK

Ketua

2.

Malik Hi. Muhammad

FPN

Wakil Ketua

3.

Ridwan Moh. Yamin, SH

FPD

Anggota

4.

Ahmad Ishak, SE

FPDIP

Anggota

5.

Hambali Muhammad,S.Sos.M.Si

FBK

Anggota

6.

Naser Rabo

FPG

Anggota

7.

Taufik Samaka, S,Pi

FAIR

Anggota

8.

Ardiyansyah Fauji

FPD

Anggota

 

KEDUA

:

 

Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai Sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan Anggota.

 

 

 

 

KEDUA

:

 

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan dalam Keputusan DPRD ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di  T i d o r e

Pada Tanggal 26 Oktober  2014

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

K E T U A,

 

 

 

ANAS  ALI

 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;

       2. Walikota Tidore Kepulauan di Tidore;

       3. Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan masing-masing di Tidore.

 

 
 

Jalan Raya Tongowai No.56 Kel. Tongowai Kota Tidore Kepulauan Kode Pos 97851

Telp. (0921) 3161789 Fax. (0921) 3161789

 

 

Pesan Warga

  • PKPM NUKU
  • nakir

Twitter DPRD Tidore

Polling

Informasi apa yang paling anda butuhkan dari website ini..??

Berita DPRD
Agenda DPRD
Profil Dprd
Profil Anggota DPRD
Perda / Perancangan Perda

Statistik Web

034416
Pengunjung hari ini : 6
Total pengunjung : 10056
Hits hari ini : 38
Pengunjung Online : 1

Kontak DPRD Tidore

Telepon:(0921) 3161789
Email: humas[at]dprd-tidorekota.go.id
Website: http://dprd-tidorekota.go.id

Jalan Raya Tongowai No.56 Kel. Tongowai Kota Tidore Kepulauan Kode Pos 97851